Jakarta, 29 Oktober 2025 – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) secara resmi menyampaikan mendukung terhadap pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri (TTRP) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, sebagai bentuk kepercayaan dan apresiasi TPDI terhadap langkah strategis yang ditempuh Polri dalam mempercepat proses reformasi kelembagaan, memperkuat tata kelola institusi, serta memperkokoh profesionalisme aparat kepolisian.
Dalam pernyataannya, TPDI menilai bahwa pembentukan TTRP merupakan manifestasi dari kesadaran dan kemandirian institusional Polri dalam melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara berkelanjutan. Langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen Polri untuk mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkeadilan.
“Reformasi yang sejati adalah reformasi yang tumbuh dari kesadaran internal. TTRP merupakan cerminan nyata dari tekad Polri untuk berbenah secara mandiri tanpa harus menunggu tekanan eksternal,” ujar perwakilan TPDI dalam diskusi tersebut.
Lebih lanjut, TPDI juga memberikan tanggapan terhadap sejumlah pandangan yang mempertanyakan legitimasi pembentukan TTRP. Menurut TPDI, tudingan tersebut tidak berdasar dan justru mengabaikan semangat pembaruan yang tengah dijalankan oleh Polri.
“Kami meyakini bahwa tim internal Polri memiliki legitimasi moral, kelembagaan, serta tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan evaluasi dan perbaikan di lingkungan institusinya sendiri,” tegasnya.
Selain menyampaikan dukungan terhadap TTRP, TPDI juga menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG (Modernisasi, Bersih, dan Giat) yang digagas oleh Polri sebagai bagian integral dari agenda reformasi menyeluruh. TPDI menilai bahwa program MBG merupakan langkah konkret dalam membangun Polri yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas tinggi, serta dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.
“Program MBG adalah wujud nyata komitmen Polri untuk bertransformasi menjadi institusi yang modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. TPDI mendukung implementasi program ini karena sejalan dengan semangat demokrasi, supremasi hukum, dan akuntabilitas publik yang kami junjung tinggi,” ujar TPDI dalam pernyataannya.
Dalam kesempatan yang sama, TPDI turut mengimbau seluruh elemen masyarakat, baik organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun tokoh publik, agar memberikan dukungan konstruktif terhadap langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh Polri, serta tidak memperlemah kepercayaan publik melalui narasi-narasi negatif yang tidak berdasar.
TPDI menegaskan bahwa reformasi kepolisian merupakan tanggung jawab bersama antara institusi negara dan masyarakat, sehingga sinergi dan partisipasi publik sangat diperlukan dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan rakyat.
Sebagai penutup, TPDI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung proses reformasi kelembagaan Polri melalui pendekatan yang konstruktif dan berbasis pada prinsip demokrasi.
“Dengan mendukung TTRP dan program MBG, TPDI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam memperkuat institusi Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas demi terwujudnya tata kelola keamanan yang demokratis,” pungkas pernyataan resmi TPDI.
