Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dan sehat. Ia menyampaikan hal tersebut dalam dialog publik yang digelar bersama koalisi masyarakat sipil di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Diskusi ini bertujuan menyerap langsung aspirasi, kritik, dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Tema yang diangkat adalah “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum”.
“Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat sipil tentang apa yang harus Polri lakukan untuk memastikan ruang demokrasi tetap berjalan lancar, aman, dan efektif menyampaikan pesan,” ujar Kapolri.
Ia menegaskan bahwa kritik bukanlah hal yang harus dihindari, justru menjadi bahan introspeksi dan perbaikan ke depan. Polri, menurutnya, harus terus bertransformasi mengikuti tantangan zaman.
Sigit juga menyampaikan, forum seperti ini tidak akan berhenti di satu titik. “Diskusi seperti ini akan terus berlanjut, bahkan dalam forum-forum informal sekalipun,” imbuhnya.
Ia mengakui, ada tantangan nyata di lapangan seperti potensi kerusuhan saat unjuk rasa. Karena itu, dialog juga akan membahas strategi pencegahan, edukasi, hingga penerapan hukum secara proporsional.
“Kita perlu memilah mana yang harus diproses hukum, mana yang bisa ditempuh secara restoratif, dan mana yang perlu pendekatan edukasi dari dua sisi—baik Polri maupun masyarakat,” jelasnya.
Dengan dialog ini, Polri ingin menjadi institusi yang tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga mampu membina kedekatan dengan publik. Reformasi institusi, katanya, harus dilakukan dengan kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat.
“Polri akan terus melakukan perbaikan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman,” tegas Sigit, mengakhiri pernyataannya.
Daftar Narasumber Dialog Publik:
1. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno – Guru Besar Filsafat STF Driyarkara
2. Usman Hamid, S.H., M.Phil. – Direktur Amnesty Internasional Indonesia
3. Rocky Gerung – Pengamat Politik
4. M. Choirul Anam – Komisioner Kompolnas
5. Ardi Manto Adi Putra – Direktur Imparsial
6. Dimas Bagus Arya – Koordinator KontraS
7. Muhammad Isnur – Ketua Umum YLBHI
8. Julius Ibrani – Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI
9. Al Araf – Ketua Badan Pengurus Centra Initiative
10. Iftitah Sari, S.H. – Sekjen / Manajer Program Institute for Criminal Justice Reform
