Jakarta – Ribuan Petani dari berbagai daerah (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten) yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tanggal 24 september 2025 memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di depan kompleks DPR RI dengan tertib dan damai. Peringatan Hari Tani Nasional tahun 2025 ini, para petani membawa sejumlah tuntutan terkait reforma agraria yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil utamanya para petani.
Dewi Kartika selaku Sekjen KPA mengkritik tindakan pemerintah dimana konflik agraria di Indonesia tidak seharusnya ditangani oleh aparat bersenjata. Dewi Kartika juga mengusulkan agar dibentuk Lembaga reforma agraria yang bersifat otoritatif dan memiliki target waktu yang jelas, seperti praktik di negara lain.
“Di Indonesia tidak ada time prime-nya. Harusnya ada kelembagaan khusus yang dipimpin langsung oleh presiden sehingga bisa mengecek progres setiap menteri dan lembaga,” ujar Dewi
Kami Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Perempuan, Mahasiswa dan Kaum Miskin Perkotaan menuntut agar Reforma Agraria Sejati sesegera mungkin dijalankan sebagaimana diamanatkan Konstitusi dan UUPA 1960.
Selain membawa tuntutan, masa aksi juga membawa hasil – hasil pertanian seperti hasil bumi sebagai simbol kesejahteraan bagi petani manakala petani diberikan hak penuh dan kedaulatan atas tanahnya.
“Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak keamanan yaitu kepolisian Republik Indonesia yang telah menjaga dan membantu mengamankan aksi sehingga pelaksanaan peringatan Hari Tani Nasional dapat berjalan secara tertib dan damai”; ujar Syamsudin saat ditemui di Jakarta.
“Alhamdulillah penyelenggaran aksi Hari Tani Nasional tahun ini berjalan dengan baik sesuai dengan target dan harapan kami semua. Alhamdulilah aksi kami difasilitasi audiensi yang dipimpin langsung oleh Bapak Sufmi Dasco. Selanjutnya, kami berharap tuntutan kami dapat segera dilaksanakan oleh pemerintah agar kami para petani dapat diperhatikan betul masalah-masalah yang dihadapi oleh petani sehingga petani bisa makmur, sejahtera dan memiliki kedaulatan penuh atas tanahnya”, tutup Syamsudin
