Jakarta – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa Polri sejak awal bukan sekadar institusi penegak hukum, melainkan bagian integral dari administrasi negara. Menurutnya, Polri adalah penopang sistem pemerintahan, penjamin stabilitas, sekaligus benteng bangsa di tengah kompleksitas masyarakat Indonesia.
“Polri merupakan bagian dari administrasi negara, bukan sekadar aparat hukum. Tanpa kepolisian yang kuat dan profesional, pemerintahan tidak akan berjalan stabil, masyarakat tidak terlindungi, dan kedaulatan negara akan terancam oleh konflik maupun intervensi asing,” tegas Haidar Alwi.
Polri dalam Sejarah dan Sistem Nasional
Haidar Alwi meluruskan pemahaman publik tentang tanggal 1 Juli yang selama ini dikenal sebagai Hari Bhayangkara. Haidar Alwi menekankan bahwa momentum itu bukan hari lahir Polri, melainkan penegasan posisi kepolisian dalam struktur kenegaraan.
“1 Juli bukan hari lahir Polri, melainkan titik penting yang menandai bagaimana negara menempatkan kepolisian dalam sistem nasional. Sejarah menunjukkan bahwa keberadaan Polri tidak pernah lepas dari dinamika pemerintahan, dan inilah bukti bahwa kepolisian selalu menjadi bagian dari jalan panjang bangsa menjaga persatuan,” jelas Haidar Alwi.
Sejarah perjalanan Polri, lanjutnya, selalu berkaitan erat dengan dinamika politik dan pemerintahan pasca-kemerdekaan. Karena itu Polri disebut sebagai Kepolisian Nasional. Dengan cakupan negara kepulauan yang luas dan masyarakat yang majemuk, hanya kepolisian nasional yang mampu menjaga persatuan.
“Polri adalah benteng sosial-politik bangsa yang berdiri di garis depan menghadapi potensi konflik horizontal, ancaman separatisme, serta guncangan sosial yang bisa melemahkan fondasi negara. Tanpa Polri, kita akan kehilangan alat perekat yang menyatukan rakyat dalam bingkai Republik Indonesia,” tegas Haidar Alwi.
Kapolri Profesional dan Posisi Polri di Bawah Presiden
Dalam pandangan Haidar Alwi, posisi Kapolri tidak boleh dipolitisasi. Kapolri harus dipandang sebagai jabatan profesional yang menuntut integritas, kompetensi, serta kemampuan membaca geopolitik dan geostrategi.
“Kapolri adalah jabatan profesional yang hanya bisa dipegang oleh sosok dengan kedewasaan moral, kapasitas intelektual, dan keberanian strategis. Seorang Kapolri tidak boleh terjebak dalam tarik-menarik politik, melainkan harus fokus pada pengabdian terhadap negara dan rakyat,” kata Haidar Alwi.
Haidar Alwi juga menegaskan bahwa secara inheren Polri berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, hal itu bukan hanya soal hierarki formal, tetapi cerminan akuntabilitas.
“Dengan pendekatan keindonesiaan, geopolitik, dan geostrategis, Polri berada langsung di bawah Presiden untuk menjamin stabilitas bangsa. Penempatan ini membuat Polri terhindar dari kepentingan sesaat, sehingga fokusnya tetap menjaga hukum, ketertiban, dan keutuhan nasional secara berkesinambungan,” jelas Haidar Alwi.
Lebih jauh, Haidar Alwi menyoroti rekam jejak Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada tingkat nasional, program Presisi terbukti mampu menghadirkan pelayanan publik modern hingga mendapatkan 3 penghargaan MURI pada 100 hari pertama pelaksanaannya. Polri juga konsisten menggelar Hoegeng Awards sebagai teladan integritas dan inovasi, sebuah tradisi yang memperlihatkan bagaimana polisi bisa menjadi panutan masyarakat.
Pada tingkat internasional, Kapolri meraih berbagai penghargaan bergengsi. Ia dianugerahi ITUC-AP Award pada 10 Juli 2025 karena dianggap berjasa melindungi hak-hak pekerja di Asia Pasifik. Pemerintah Timor-Leste menganugerahkan Order of Timor-Leste pada April 2025 sebagai pengakuan atas kontribusi Polri terhadap keamanan kawasan. Sementara Kerajaan Malaysia memberikan penghargaan Panglima Gagah Pasukan Polis (PGPP) pada 30 Oktober 2024 atas kerja sama erat antara Polri dan Polis Diraja Malaysia dalam menjaga stabilitas regional.
Selain itu, Polri melalui kontingen khususnya meraih 45 medali pada World Police and Fire Games 2025 di Amerika Serikat, yang menunjukkan pembinaan sumber daya manusia berkelas dunia. Dari sisi pengakuan lembaga internasional, peringkat Polri juga meningkat dalam survei International Police Science Association (IPSA-IEP) yang naik dari posisi 84 menjadi 63 dunia, sementara Gallup Law and Order menempatkan Indonesia di peringkat 5 negara dengan rasa aman tertinggi di dunia.
“Melihat seluruh capaian tersebut, rekor MURI, Hoegeng Awards, penghargaan dari ITUC-AP, Timor-Leste, dan Kerajaan Malaysia, prestasi olahraga internasional, hingga pengakuan Presiden dan meningkatnya kepercayaan publik, saya menilai Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak disebut Kapolri terbaik versi Haidar Alwi Institute. Ini adalah penghargaan moral sekaligus apresiasi atas kinerja Kapolri dan jajaran Presisi yang telah mengangkat nama baik bangsa, menjaga stabilitas negara, serta memperlihatkan profesionalisme Polri di tingkat nasional maupun global,” pungkas Haidar Alwi.
