JAKARTA – Optimalisasi sumber daya Polri melalui pendekatan teknis yang proaktif adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Hal ini disampaikan menyusul dinamika keamanan global dan nasional yang kian kompleks.
Dr. Tasrif H. M. Saleh, SH., MH., Tim Penasihat Ahli Kapolri Bidang Kebijakan Publik, menyatakan Polri harus bertransformasi dari pola reaktif (menunggu laporan) menjadi proaktif (mencegah kejadian). “Pendekatan proaktif mendorong Polri fokus pada analisis data, prediksi, dan sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah,” ujarnya, hari ini.
Tasrif merujuk pada pola kerusuhan yang terjadi di Nepal dan beberapa daerah di Indonesia, yang sering berawal dari unjuk rasa, lalu eskalasi karena korban jiwa, dan berujung pada penjarahan serta pembakaran. “Situasi ini memicu kecemasan kolektif dan potensi kerusuhan yang meluas seperti ‘jerami terbakar’,” tambahnya.
Blue Print dan Peran Teknologi
Untuk mengantisipasinya, Tasrif merekomendasikan segera dibuatnya blue print yang menekankan deteksi dini. Beberapa langkah praktisnya adalah:
· Koordinasi Intensif: Kapolres harus rapat berkala dengan Forkompinda (Pemda & DPRD).
· Pelaporan dari Bawah: Kapolsek wajib merangkum laporan Babinkamtibmas soal gerakan massa mencurigakan.
· Sinergi Tokoh: Kapolda hingga Kapolsek perlu berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan agama.
Google Form hingga AI
Yang tak kalah penting adalah adaptasi teknologi untuk mempermudah pelaporan:
· Jangka Pendek: Gunakan Google Form dengan kode warna (Merah=Rawan, Kuning=Waspada, Hijau=Aman) untuk laporan cepat.
· Jangka Panjang: Bangun Platform AI dan Big Data terpusat di Mabes Polri. Platform ini akan analisis data kejahatan, media sosial, dan intelijen untuk prediksi ancaman. Di tingkat daerah, sistem GIS (Peta Digital) akan tunjukkan area rawan dan beri peringatan dini untuk penempatan personel yang strategis.
“Optimalisasi ini adalah langkah maju untuk menjadikan Polri lebih modern, responsif, dan dipercaya masyarakat dalam menjaga keamanan nasional,” pungkas Tasrif.
