Jakarta – Seruan aksi bubarkan DPR tanggal 25 Agustus 2025 menggema di media sosial. Namum kegiatan aksi ini tidak memiliki kejelasan dalam hal penanggung jawabnya.
Tokoh gerakan sipil buruh, Jumhur Hidayat yang dikenal bisa mengelar aksi dalam skala besar rupanya juga mempertanyakan terkait rencana aksi 25 Agustus ini.
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus”, ungkap Jumhur seperti dilansir ANTARA, hari ini.
Ia menegaskan bila tidak ada penanggung jawabnya, aksi 25 Agustus rawan menjadi anarkis sehingga menciptakan kondisi rusuh yang berujung pada pertarungan politik elit.
“Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elit. Karena itu KSPSI dan juga semoga semua gerakan masyarakat sipil khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu,” ungkapnya.
Jumhur juga menyinggung sistem politik Indonesia yang lebih berat pada kekuasaan eksekutif. Jadi, jika ada keperluan menuntut perubahan kebijakan, lebih tepat bila diarahkan pada Pemerintah. Namun untuk saat ini, Pemerintah khususnya Presiden Prabowo justru sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan pemberantasan korupsi.
“Berbagai kebijakan mendasar yang biasanya atas suruhan oligarki hitam saat Rezim Joko Widodo, saat ini secara bertahap mulai diubah untuk kepentingan rakyat. Walau memang kelompok lama banyak yang menentang ya kita kaji saja perkembangannya dari waktu ke waktu sebelum memutuskan untuk bertindak”, pungkasnya.
